4 Fakta Soal Program Rumah DP Nol Persen Anies-Sandi, Ternyata Segini Angsurannya
Monday, April 24, 2017
Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno hanya tinggal menunggu waktu saja untuk meresmikan status mereka sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta.
Ya, mereka memenangi Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei.
Nah, masyarakat mulai menagih janji kampanye mereka.
Satu janji yang paling revolusioner sekaligus kontroversial, adalah soal pengadaan program rumah dengan DP nol persen.
Bisakah program ini terwujud?
Klaim Voucher >> Klik Disini
Ya, mereka memenangi Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei.
Baca Juga
Nah, masyarakat mulai menagih janji kampanye mereka.
Satu janji yang paling revolusioner sekaligus kontroversial, adalah soal pengadaan program rumah dengan DP nol persen.
Bisakah program ini terwujud?
Apa syarat untuk bisa membelinya?
Berapa angsuranngsuran yang harus disiapkan setiap bulannya?
Berikut 4 fakta yang TribunJatim.com kumpulkan, terkait polemik program Anies-Sandi tersebut :
1. Pasti Diwujudkan
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan 3, Anies Baswedan tetap yakin program ini akan berjalan.
Ia meyakini akan ada banyak pengembang properti yang tertarik terlibat dalam program rumah tanpa down payment (DP 0 rupiah).
Ia melontarkan hal itu menanggapi sudah adanya pengembang properti yang menyatakan siap terlibat dalam program DP 0 rupiah.
“Ini terbukti. Belum dijalankan saja sudah langsung direspons. Ini contoh ketika nanti pemerintahan sudah mulai berjalan akan banyak lagi yang merespons positif,” kata Anies di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
Berapa angsuranngsuran yang harus disiapkan setiap bulannya?
Berikut 4 fakta yang TribunJatim.com kumpulkan, terkait polemik program Anies-Sandi tersebut :
1. Pasti Diwujudkan
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan 3, Anies Baswedan tetap yakin program ini akan berjalan.
Ia meyakini akan ada banyak pengembang properti yang tertarik terlibat dalam program rumah tanpa down payment (DP 0 rupiah).
Ia melontarkan hal itu menanggapi sudah adanya pengembang properti yang menyatakan siap terlibat dalam program DP 0 rupiah.
“Ini terbukti. Belum dijalankan saja sudah langsung direspons. Ini contoh ketika nanti pemerintahan sudah mulai berjalan akan banyak lagi yang merespons positif,” kata Anies di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
2. Pengembang Bilang Mustahil
Masalahnya, lain Anies, lain pula kata pengusaha properti.
Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) pesimistis Program Uang Muka atau Down Payment (DP) 0 Persen milik pemenang Pilkada DKI JAkarta 2017 versi hitung cepat, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, bisa direalisasikan.
Pasalnya, di dalam program tersebut banyak biaya yang harus disubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Tentu saja, itu bakal memberatkan APBD DKI Jakarta.
“Secara prinsip sangat tidak memungkinkan. Karena, dalam program itu ada biaya notaris, biaya bank, provisi, dan lain-lain. Nah, itu saja harus disubsidi oleh pemerintah. Padahal itu untuk kepentingan akta jual beli,” jelas Ketua Umum Apersi Anton Santosa, sebagaimana dilansir KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).
3. Syarat Gaji
Sandiaga Uno sempat menegaskan, bahwa program ini diperuntukkan untuk mereka yang belum punya rumah dan bergaji Rp 7 juta.
Dalam situs jakartamajubersama.com juga dijelaskan penerima manfaat program DP 0 Persen, yakni warga DKI Jakarta kelas dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dan belum memiliki rumah atau properti sendiri.
Masalahnya, lain Anies, lain pula kata pengusaha properti.
Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) pesimistis Program Uang Muka atau Down Payment (DP) 0 Persen milik pemenang Pilkada DKI JAkarta 2017 versi hitung cepat, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, bisa direalisasikan.
Pasalnya, di dalam program tersebut banyak biaya yang harus disubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Tentu saja, itu bakal memberatkan APBD DKI Jakarta.
“Secara prinsip sangat tidak memungkinkan. Karena, dalam program itu ada biaya notaris, biaya bank, provisi, dan lain-lain. Nah, itu saja harus disubsidi oleh pemerintah. Padahal itu untuk kepentingan akta jual beli,” jelas Ketua Umum Apersi Anton Santosa, sebagaimana dilansir KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).
3. Syarat Gaji
Sandiaga Uno sempat menegaskan, bahwa program ini diperuntukkan untuk mereka yang belum punya rumah dan bergaji Rp 7 juta.
Dalam situs jakartamajubersama.com juga dijelaskan penerima manfaat program DP 0 Persen, yakni warga DKI Jakarta kelas dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dan belum memiliki rumah atau properti sendiri.
4. Angsuran Rp 2 Jutaan
Angsuran membeli rumah ini antara Rp 2-2,5 juta, dalam jangka waktu 20 tahun.
Kembali kepada penjelasan Anies dalam situs jakartamajubersama.com, tercantum keharusan bagi konsumen agar tercatat selama enam bulan terakhir telah menabung Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI.
Ini untuk membuktikan jika konsumen juga mampu membayar cicilan KPR/KPA Rp 2,3 juta per bulan ketika mengikuti program.
“Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun dengan asumsi bunga bank 5 persen untuk rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi,” sebut situs jakartamajubersama.com.
Berdasar simulasi KPR/KPA BTN, untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15 persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta.
Dengan asumsi suku bunga 8,75 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 3,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun.
Sementara itu, jika sesuai dengan pernyataan Anies yang menggunakan asumsi suku bunga 5 persen, maka cicilan yang harus dibayarkan konsumen per bulannya adalah Rp 2,4 juta dengan tenor pinjaman juga 20 tahun.
Angsuran membeli rumah ini antara Rp 2-2,5 juta, dalam jangka waktu 20 tahun.
Kembali kepada penjelasan Anies dalam situs jakartamajubersama.com, tercantum keharusan bagi konsumen agar tercatat selama enam bulan terakhir telah menabung Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI.
Ini untuk membuktikan jika konsumen juga mampu membayar cicilan KPR/KPA Rp 2,3 juta per bulan ketika mengikuti program.
“Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun dengan asumsi bunga bank 5 persen untuk rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi,” sebut situs jakartamajubersama.com.
Berdasar simulasi KPR/KPA BTN, untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15 persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta.
Dengan asumsi suku bunga 8,75 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 3,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun.
Sementara itu, jika sesuai dengan pernyataan Anies yang menggunakan asumsi suku bunga 5 persen, maka cicilan yang harus dibayarkan konsumen per bulannya adalah Rp 2,4 juta dengan tenor pinjaman juga 20 tahun.
